Selamat Datang di Website Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta!     

Diterbitkan 10 Jul 2009

Dari Kakus di Petojo untuk Biogas

mck200xSisa pencernaan dalam tubuh makhluk hidup bukanlah barang menjijikkan yang harus dibuang jauh dari kehidupan. Karena itu adalah satu mata rantai dalam siklus alami yang membuat kehidupan terus berputar, bahkan lebih bernilai. Hal ini sudah lama dibuktikan oleh India dan China—dua negeri terpadat penduduknya di dunia—yang memanfaatkan kotoran manusia dan hewan untuk menghasilkan biogas. Negeri gajah ini tercatat paling awal menggunakan tinja sebagai bahan baku biogas, yaitu 1905.China pun sudah memanfaatkan biogas dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya, seperti untuk memasak, lampu penerangan, pembangkit listrik, dan bahan bakar kendaraan bermotor, terutama bus umum. Sekitar 1978, di China telah ada 150 kota yang mendapat aliran listrik dari biogas dengan kapasitas total 1.600 kilowatt. Bagaimana dengan Indonesia —negeri keempat terpadat penduduknya di dunia? Pemanfaatan biogas dari kotoran manusia agaknya masih belum berkembang karena berkembangnya anggapan energi itu ”kotor” sebab bersumber dari unsur yang kotor pula. Dalam kondisi krisis energi dan sulitnya mendapatkan minyak tanah di rumah tangga miskin, pemanfaatan biogas kini perlu mulai dilirik kembali. Kehadiran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang meninjau bantuan USAID dalam membangun sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK) penghasil biogas di Petojo Utara, Jakarta, Kamis (19/2), membuka mata masyarakat perkotaan tentang potensi besar energi terbarukan itu. Proses biogas Jika sampah organik di Jakarta diproses, menurut perkiraan Direktorat Pengembangan Energi Departemen ESDM, dapat menghasilkan bukan hanya biogas, tetapi juga listrik hingga kapasitas 50 megawatt. Cara mengubah sampah biogas itu adalah dengan menampung limbah organik dalam tangki reaktor—seperti tangki septik tetapi kedap udara, disebut digester. Dalam kondisi tanpa oksigen, hanya bakteri anaeroblah yang akan hidup subur dan ”memangsa” zat organik di sekitarnya. Ada tiga kelompok bakteri yang dapat bermukim di situ, yaitu bakteri psikhrofilik, mesofilik, dan thermofilik. Namun, di daerah tropis seperti Indonesia, bakteri yang umumnya tumbuh subur adalah bakteri mesofilik. Proses pelumatan sampah organik, termasuk tinja, oleh bakteri itu memakan waktu 5-60 hari, tergantung kondisinya. Biogas hasil kerja bakteri ini tidak berbau. Kandungan biogas didominasi oleh gas metana yang mencapai 60-70 persen, karbon dioksida 20-25 persen, serta selebihnya hidrogen sulfida dan nitrogen. Pemanfaatan biogas Pemanfaatan biogas sebenarnya telah lama dirintis Departemen ESDM dan BPPT sejak 1979 dan melibatkan berbagai perguruan tinggi. Hingga tahun 1991 telah terpasang sekitar 172 unit digester dengan berbagai kapasitas, 1-10 meter kubik. Unit itu tersebar di 15 provinsi. Lalu sejak 1992 mulai dirintis penggunaan digester tipe komunitas berukuran 20 meter kubik untuk 100 orang. Penerapannya di Rumah Sakit Umum Boyolali dan pesantren di Jombang, Jawa Timur. Setelah itu dikembangkan instalasi untuk industri berkapasitas 40 meter kubik. BPPT bekerja sama dengan Jerman juga telah mengkaji penggunaan sistem reaktor pengolah limbah cair dan padat. Dari 500 sapi dihasilkan 450-500 meter kubik biogas per hari atau 657-735 kWh per hari. Nilai energi biogas ini tergolong lumayan. Satu meter kubik biogas nilainya setara dengan 0,61 liter minyak tanah atau 3,75 kilogram kayu bakar. Daya listrik yang bisa dibangkitkan 4,7 kWh. Pembakarannya sangat sempurna tidak menimbulkan jelat, asap, dan gas pencemar lainnya. Energi dari kotoran manusia ini juga meredam pencemaran bau dan penyebaran penyakit. Sayang, potensi ini belum dioptimalkan. (YUNI IKAWATI) Sumber: cetak.kompas.com , Jumat, 20 Februari 2009 | 00:47 WIB

Baca Selengkapnya

Diterbitkan 10 Jul 2009

Indonesia Perlu Diversikasi Energi

energi200xJAKARTA–MI: Tokoh Ekonomi Emil Salim mengatakan Indonesia perlu segera membuat program diversikasi energi untuk masa depan ekonomi Indonesia. “Dalam 20 tahun mendatang minyak kita diperkirakan akan habis, kalau tidak sekarang membuat rancang bangun energi di Indonesia ke depan tentunya akan menjadi lebih sulit,” katanya dia Jakarta, Kamis (6/3).Ia mengatakan, Indonesia memiliki berbagai sumber daya energi yang bisa dimanfaatkan, seperti, gas, batubara,  energi angin, energi matahari, aliran sungai,serta yang tengah berkembang saat ini yaitu energi  panas bumi (geothermal).  “Ini agak ironi, kita memiliki sumber daya geothermal terbesar kedua di dunia, namun ini belum termanfaatkan,” katanya. Ia juga menjelaskan, Indonesia juga memiliki banyak sungai yang bisa digunakan untuk mengembangkan hydro energi. Sehingga kebutuhan listrik yang selama ini oleh dipenuhi PLN melalui gas dan minyak bumi dapat dikurangi. Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasionala (Aspermigas) Effendi Siradjuddin mengatakan, untuk sektor Migas, Indonesia tidak mempunyai cetak biru yang dapat mengamankan kebutuhan energi. “Lebih dari limapuluh persen sektor Migas dikuasai perusahaan asing, ini membahayakan ketahanan energi kita,” katanya. Ia menambahkan, padahal sebagai negara yang kaya akan Migas, Indonesia seharusnya mampu membuat cetaka biru demi pengelolaan energi dalam negeri. Sebab saat ini kebutuhan Migas bisa menjadi sumber konflik dan instabilitas negara. “Bayangkan kalau kita impor, terus kebutuhan tidak terpenuhi, dalam tiga hari misalnya SPBU di Jawa Tengah tidak terisi semua, wah ini bisa menjadi konflik, katanya. Ia menambahkan, Indonesia harus mampu mengelola sumber daya energi migas sendiri, demi keamanan dan kemakmuran rakyat Indonesia. (Ant/OL-06) Sumber: www.mediaindonesia.com , Jumat, 06 Maret 2009 10:32 WIB

Baca Selengkapnya

Diterbitkan 10 Jul 2009

Tahun 2009, 2,7 Juta Pohon di Jambi

benih_jati200xOleh : Sunarto Diharapkan di tahun 2009 akan tertanam sebanyak 2,7 juta pohon di Jambi, jika setiap penduduk di Jambi menanam satu pohon, karena jumlah penduduk Jambi saat ini 2,7 juta orang, demikian disampaikan Gubernur Jambi, yang diwakili Asisten Umum (Asisten III) Sekda Provinsi Jambi  Ir. H. Ahmad Fauzi, MTP, Selasa (17/03) seusai menjadi Inspektur Upacara Hari Bhakti Rimbawan ke-26 tahun 2009, yang dilaksanakan di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi.Menurut Asisten III Setda Provinsi Jambi, hal ini sesuai dengan pidato Presiden RI, saat Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia pada tanggal 28 Nopember 2008 yang lalu, dimana Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa jika penduduk Indonesia saat ini berjumlah 230 juta orang, dan setiap penduduk Indonesia menanam satu batang pohon saja, “one man one tree”, maka setiap tahunnya bangsa Indonesia telah menanam 230 juta batang pohon, dan ini merupakan sumbangsih bangsa Indonesia dalam memperbaiki kualitas lingkungan, serta upaya untuk menanggulangi pemanasan global, yang kita persembahkan kepada umat manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, Presiden mengamanatkan target penanaman pohon tahun 2009 ini sebanyak 230 juta pohon dalam gerakan ”One Man One Tree”.Selain itu disampaikan Asisten III bahwa isu pemanasan global (perubahan iklim) yang terjadi saat ini menuntut adanya langkah-langkah upaya atau kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan RI telah menindaklanjuti apa yang menjadi harapan Presiden RI, dengan Program ”One Man One Tree”, demikian juga di daerah, secara bertahap pemerintah daerah akan menggerakkan penanaman pohon ini secara berkelanjutan yang akan melibatkan semua element masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ir. Budidaya, M. For, Sc, pada kesempatan ini menyampaikan, momen Hari Bhakti Rimbawan ke-26 tahun 2009 mengingatkan insan-insan rimbawan dan semua masyarakat untuk mengingat tentang apa yang telah dilakukan selama ini dalam memelihara alam dan lingkungan. Terjadinya kerusakan hutan akibat ulah manusia juga telah mengakibatkan terganggunya ekosistem dan mengusik kehidupan satwa. Karena habitatnya terganggu akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, maka hewan buas yang biasa hidup di hutan keluar dan masuk ke perkampungan, seperti yang terjadi baru-baru ini, dimana harimau telah keluar dari habitatnya, bahkan telah menyerang manusia. Dengan momen inilah akan dilihat apa yang harus dikerjakan, yang selama ini tidak menjadi perhatian semua pihak, dan salah satunya dengan melakukan penanaman pohon, seperti saat ini diwujudkan dengan memberikan bantuan bibit buah-buahan secara simbolis untuk lingkungan sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA), yang ada di kota Jambi sebanyak 500 pohon, sedangkan untuk Kabupaten akan dilakukan oleh masing-masing Dinas Kehutanan Kabupaten. Tambah Kadis Kehutanan, dalam rangka Hari Bhakti Rimbawan ke-26 tahun 2009 ini, karyawan/karyawati Dinas Kehutanana Provinsi Jambi juga telah menanam sebanyak 1000 pohon, di komplek-komplek perumahan yang ada di Kota Jambi. Sedangkan Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Dr. (H.C). H. MS. KABAN  dalam sambutannya tertulisnya yang disampaikan oleh Asisten III, mengajak seluruh jajaran Rimbawan dimana pun berada, mulai sekarang untuk berperan aktif menjadi pelopor bagi keluarga dan masyarakat dalam menyukseskan Gerakan Menanam Pohon “One Man One Tree”. Setiap Rimbawan, PNS, Polhut, Penyuluh, dan sebagainya, minimal masing-masing memberikan teladan dengan menanam satu orang satu pohon, dan 5 pohon setiap satu keluarga. Peringatan Hari Bhakti Rimbawan pada setiap tahun, hendaknya tidak sekedar dijadikan kegiatan protokoler dan wujud dari tradisi instansi semata, namun harus menjadi momentum yang penting dan strategis bagi upaya pembinaan rimbawan, khususnya dalam peningkatan profesionalisme, disiplin, moril dan jiwa korsa, sehingga memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Jadikanlah peringatan ini sebagai wahana untuk intropeksi diri dan mengukur sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kelestarian sumber daya hutan dewasa ini telah menjadi isu global. Umat manusia di seluruh dunia meyakini, bahwa hutan tidak hanya memiliki fungsi sosial ekonomi dan sosial budaya, tetapi juga fungsi ekologis yang peranannya sangat vital bagi sistem penyangga kehidupan. Terjadinya fenomena di muka bumi saat ini berupa pemanasan global dan perubahan iklim, merupakan suatu tantangan bagi para Rimbawan untuk segera bertindak sesuai profesi dan proporsinya masing-masing. Salah satu upaya umat manusia untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memperbanyak pohon dan tanam-tanaman. Oleh karena itu diperlukan upaya mempertahankan keutuhan ekosistem hutan, dan melakukan penanaman pohon secara besar-besaran. Berbagai program rehabilitasi hutan dan lahan yang telah dicanangkan melalui berbagai kegiatan, seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM), Puncak Aksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Gerakan Penanaman Serentak 79 Juta Pohon, Gerakan Penanaman Serentak 100 Juta Pohon, Pencanangan tanggal 28 Nopember sebagai Hari Menaman Pohon Indonesia dan Bulan Desember sebagai Bulan Menanam Pohon Nasional, dan sebagainya, pada intinya adalah kegiatan atau aksi penanaman dan pemeliharaan pohon. Namun di dalam kegiatan atau aksi tersebut juga terkandung gerakan moral, yaitu mengajak semua pihak untuk mengubah pola pikir (mind set) dari kebiasaan menebang pohon menjadi cinta menanam dan memelihara pohon. Upacara Hari Bhakti Rimbawan ke 26 tahun 2009 di jambi ini disatukan dengan upacara bendera dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan kebersamaan serta meningkatkan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ini diikuti oleh para insan rimbawan, Kepala Dinas/Instansi serta PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.(*) 17-Mar-2009, 16:41:07 WIB - [www.kabarindonesia.com]

Baca Selengkapnya

Diterbitkan 10 Jul 2009

Menciptakan Lapangan Kerja

kompos200xProses pembuatan kompos dari sampah dedaunan (organik) mudah dilakukan. Caranya, sampah dedaunan dimasukkan ke dalam fermentor sampah yang dilengkapi dengan saringan kawat dan rangka besi antikarat. Selama dua minggu bakteri akan mengurai dedaunan sehingga lebih kurang 90 persen air akan terurai lalu turun ke bawah melalui saringan kawat antikarat. Sisanya akan menjadi kompos. Pembuatan kompos ini tidak menimbulkan bau busuk karena bakteri tidak bisa berkembang biak dengan cepat dalam kondisi air sedikit. Air yang turun ke bagian bawah saringan kawat antikarat mengandung bakteri pengurai. Jika dialirkan ke selokan-selokan di permukiman dalam jumlah besar, air tersebut bisa mengurangi bau busuk ke selokan-selokan itu. Bila pembuatan kompos ini dilakukan oleh seluruh penduduk dengan memasukkan sampah dedaunan ke fermentor sampah bersama (FSB), penanganan sampah kering lainnya, seperti kertas, plastik, besi, kayu, tulang, daging, dan botol, bisa dituntaskan oleh pemulung yang diorganisasi di setiap TPS beratap. Setiap FSB memerlukan maksimal satu orang pengawas pada setiap sif sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang besar. Selama ini sampah dibuang di TPA sampah yang merusak lingkungan di sekitar TPA. Dengan metode yang saya usulkan itu, TPA sampah tidak diperlukan lagi. Anggaran untuk menyediakan lahan TPA bisa dialihkan untuk membuat FSB. Anggaran transportasi sampah bisa dialihkan untuk membayar upah para pengawas FSB. Metode penanganan sampah ini bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang semakin bertambah akibat dampak krisis global terhadap Indonesia. Semoga ide ini dapat diadopsi Gubernur, Wali Kota, dan Bupati di Jawa Barat. SIMON Y SANJAYA Bandung Sumber: cetak.kompas.com , Rabu, 4 Maret 2009 | 15:05 WIB

Baca Selengkapnya

Diterbitkan 10 Jul 2009

Masalah Emisi yang Multidimensi

emisi200x Oleh Maria Hartiningsih Kepentingan politik, ekonomi, dan bisnis berperan besar dalam menentukan pendekatan untuk mencapai target pengurangan emisi gas-gas rumah kaca sampai tahun 2012 seperti yang disyaratkan oleh Protokol Kyoto. Semakin jelas terlihat bahwa perubahan iklim tidak hanya menyangkut masalah teknis lingkungan. Di depan peserta Konferensi Bilateral mengenai Hubungan Australia-Indonesia: Kemitraan pada Era Baru, di Sydney, Australia, beberapa waktu lalu, Menteri Perubahan Iklim dan Air Australia, Penny Wong, menjelaskan komitmen Australia mengurangi emisi antara 5 sampai 15 persen dari level tahun 2000 pada tahun 2020.Target itu dinilai banyak pihak sangat konservatif. ”Target itu seharusnya antara 25 sampai 40 persen,” ujar ahli hukum lingkungan dari Australia Centre for Environmental Law, Prof Ben Boer, kepada Kompas. Laporan Uni Eropa menyatakan, target Australia sedikitnya harus 24 persen. Prof Boer juga menunjukkan surat terbuka para ahli hukum hak asasi manusia—ia termasuk salah satunya—kepada Perdana Menteri Kevin Rudd dan kabinetnya yang mengingatkan Pemerintah Australia untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dalam seluruh keputusan menyangkut perubahan iklim. Menurut Penny, Australia menyumbang sekitar 1,5 persen emisi dunia dengan tingkat emisi per kapita sangat tinggi. Pengurangan 15 persen emisi dari level tahun 2000 berarti mengurangi emisi per kapita sebanyak 41 persen sampai tahun 2020. Target pengurangan emisi tahun 2050 adalah 60 persen, sesuai dengan kesepakatan internasional. Pemerintah Australia meratifikasi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC), tetapi baru meratifikasi Protokol Kyoto setelah Kevin Ruud menjadi PM terpilih Australia ke-26, akhir tahun 2007. Di bawah PM John Howard, Australia memilih bersekutu dengan Amerika Serikat, menolak meratifikasi Protokol Kyoto karena tidak sepakat dengan pemisahan negara industri (maju) dalam Annex 1. Protokol Kyoto mewajibkan negara Annex-1 secara kolektif menurunkan emisi 5,2 persen dari tingkat emisi tahun 1990 pada tahun 2008-2012. ”Cap and trade” PM Kevin Rudd telah mengumumkan implementasi skema pengurangan polusi karbon (carbon pollution reduction scheme/CPRS) tahun 2010 bersamaan dengan respons Pemerintah Australia terhadap krisis ekonomi dan keuangan global. ”Kami menaruh perhatian serius terhadap krisis ekonomi,” tegas Penny, ”Namun, tantangan perubahan iklim tidak pernah mereda. Semakin lama menunda, semakin besar biayanya. Untuk memecahkan masalah ini harus terjadi transformasi ekonomi. CPRS dirancang untuk itu.” CPRS merupakan perdagangan karbon, dikenal sebagai carbon trading atau emissions trading, salah satu rekomendasi dalam Protokol Kyoto tahun 1997 untuk mengurangi emisi enam gas rumah kaca penyebab utama perubahan iklim. Carbon trading menggunakan skema yang disebut ’cap and trade’, yang menurut Penny menyasar pada kegagalan menghitung biaya emisi gas-gas rumah kaca ke atmosfer. Polusi karbon adalah contoh klasik eksternalitas lingkungan yang selama ini tak pernah dihitung dalam investasi, produksi, dan konsumsi. Intinya, CPRS menciptakan perkiraan harga yang akan memberikan insentif pada bisnis, pemerintah, dan konsumen. CPRS segera menuai kritik, khususnya dari kelompok oposisi. Sejumlah perusahaan besar juga langsung melakukan lobi politik agar skema itu diubah secara substansial. Sementara itu, kelompok lingkungan menyatakan skema tersebut tidak lebih dari bisnis dagang hak emisi dan tidak menjawab soal pengurangan emisi karbon. Kekhawatiran pengusaha sebenarnya bisa dipahami. Agus Sari dari Eco Securities Indonesia memperkirakan tahun ini volume perdagangan emisi akan berkurang. ”Masih ada pertumbuhan, tetapi sangat lambat. Kalau sebelumnya volume perdagangan mencapai 60 miliar dollar AS, tahun ini mungkin hanya 20 miliar dollar,” ujarnya. Penyebabnya adalah krisis ekonomi global. ”Kebutuhan terhadap kredit karbon berkurang karena emisi di negara maju turun. Krisis ekonomi menyebabkan aktivitas ekonomi berkurang. Mereka tidak terlalu membutuhkan offset,” ujarnya. Pada saat yang sama, banyak pengusaha menjual kredit karbon yang dimiliki untuk mendapatkan uang tunai. ”Pasokan pasokan bertambah, kebutuhan berkurang sehingga harganya turun, bisa sampai 60 persen,” katanya. Sudah lama Sebenarnya praktik perdagangan karbon domestik sudah diterapkan negara bagian New South Wales sejak tahun 1998. Barangkali ini menjelaskan latar belakang bantuan Australia, seperti sumbangan 40 juta dollar Australia untuk mengembangkan sistem perhitungan karbon nasional, kerangka kerja kebijakan, dan kesepakatan peta akses ke pasar karbon internasional, khususnya untuk sektor kehutanan, sebagai bagian dari Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership, Juni 2008. Semua itu merupakan dukungan terhadap prakarsa Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) dalam Konferensi Para Pihak (COP) ke-13 UNFCCC di Bali, tahun 2007, untuk diintegrasikan secara penuh ke dalam Kerangka Kerja Perubahan Iklim Internasional pasca-2012. Tahun 2009 merupakan pertengahan kedua proses Peta Bali yang disetujui Para Pihak dalam COP ke-13 di Bali dan tahun negosiasi yang intensif menjelang COP-15 di Copenhagen, Denmark, akhir tahun ini. COP-15 akan mencari kesepakatan yang komprehensif dan efektif guna menentukan arah dunia untuk mengurangi emisi karbon, meski tampaknya tak akan jauh-jauh dari perdagangan karbon…. Sumber: www.kompas.com , Jumat, 6 Maret 2009 | 04:29 WIB

Baca Selengkapnya