Selamat Datang di Website Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta!     

Diterbitkan 12 Jul 2022

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta memiliki fungsi dan tugas pokok berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan Ekosistem. Balai KSDA Jakarta berada di bawah dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai KSDA Jakarta mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk fungsi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu salah satunya pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional. Tumbuhan dan satwa liar telah di atur dalam Undang-undang mengenai larangan baik memperjual-belikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada Bab V, Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang berada pada pasal 21 ayat (2) a menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Akan tetapi kenyataannya larangan tersebut tidak membuat para pelaku yang memperjual-belikan satwa tersebut takut, tetapi satwa tersebut makin marak diperjual-belikan satwa yang dilindungi tersebut.

Dasar Hukum Pelaksanaan KSDAE

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Jakarta antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang

1. Undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

3. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;

2. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;

4. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

5. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan jo. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;

6. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (beserta lampiran bidang Kehutanan);

8. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

9. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah nomor 107 Tahun 2015 tentang Perubahan PP nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan; dan

11. Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2015 tentang Tata cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

 Keputusan Presiden

1. Keputusan Presiden nomor 43 tahun 1978 tentang CITES; dan

2. Keputusan Presiden nomor 48 tahun 1991 tentang Konvensi RAMSAR.

Peraturan Menteri Kehutanan / Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.85/Menhut-II/2014 Jo. P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengu kuhan Kawasan Hutan;

2. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

3. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

4. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi;

5. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P. 48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

6. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam;

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.11/Menlhk-II/2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk selaku Koordinator;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 20/tahun 2020 tentang Jenis tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi; dan

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Lembaga Konservasi.

12. Keputusan Menteri Kehutanan nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok

Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam dan Kawasan Ekosistem Esensial berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta mempunyai fungsi:

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan Cagar Alam, suaka margasatwa, dan taman wisata alam;

2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman wisata alam;

3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;

4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, dan taman wisata alam;

5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;

6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;

7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;

8. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;

12. Koordinasi teknis penetapan koridor kehidupan liar;

13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;

14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

15. Pemberdayaan masyarakatdi dalam dan sekitar kawasan konservasi; dan

16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Jakarta

Kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Jakarta ada 4 (empat) kawasan, yaitu:

1. Suaka Margasatwa (SM) Muara Angke SM Muara Angke terletak di Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan luas 25,02 hektar. Mandat pengelolaan SM Muara Angke adalah perlindungan habitat Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan burung merandai yang berupa hutan mangrove.

2. Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk TWA Angke Kapuk terletak di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Memiliki luas 99,82 hektar dan telah diusahakan kegiatan wisatanya oleh PT. Murindra Karya Lestari sebagai pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sejak tahun 1997. Mandat pengelolaan TWA Angke Kapuk adalah sebagai lokasi wisata alam dan pendidikan serta mempertahankan hutan mangrove Angke Kapuk sebagai sabuk hijau penahan instrusi air laut.

3. Cagar Alam (CA) Pulau Bokor CA Pulau Bokor terletak di wilayah administratif Kelurahan Pulau Pari Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan luas 18 hektar. Mandat pengelolaan kawasan ini adalah sebagai contoh khas pulau koral (coral island) yang ditumbuhi hutan alam primer dan tempat bersarang burung.

4. Suaka Margasatwa (SM) Pulau Rambut SM Pulau Rambut terletak di wilayah administratif Kelurahan Pulau Untung Jawa dengan luas 90 hektar yang meliputi 45 hektar daratan dan 45 hektar perairan. SM Pulau Rambut merupakan situs ramsar ke-6 di Indonesia dan ke-1987 di dunia. Mandat pengelolaan SM Pulau Rambut adalah perlindungan terhadap burung air dan habitatnya.

Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan fungsi di Balai KSDA Jakarta, karena Provinsi DKI Jakarta merupakan simpul dari lalu lintas peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL). Beberapa wilayah di Jakarta ditetapkan sebagai titik rawan peredaran TSL baik secara legal maupun illegal, yaitu:

1. Bandara udara (Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusama);

2. Pelabuhan Laut (Tanjung Priok dan Muara Baru Jakarta Utara);

3. Stasiun kereta (Jatinegara, Pasar Senen, Tanah Abang, dan Gambir);

4. Terminal Bus antar Kota (Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres); dan

5. Daerah perdagangan (Pasar Pramuka dan Pasar Jati Bening Jatinegara Jakarta Timur, Pasar Barito dan Pasar Sumenep Jakarta Selatan, petshop dan mall di wilayah Jakarta dan sekitarnya).

Selain melakukan pengendalian terhadap peredaran TSL, Balai KSDA Jakarta juga memiliki tugas pengawasan dan pembinaan terhadap:

1. Penangkar TSL yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) penangkar;

2. Pemegang izin edar TSL Dalam Negeri yang berjumlah 173 (seratus tujuh tiga) pemegang izin;

3. Pemegang izin edar TSL Luar Negeri yang berjumlah 131 (seratus tiga satu) pemegang izin; dan

4. Lembaga Konservasi (LK) yang berjumlah 5 (lima) LK, yaitu Taman Margasatwa Ragunan, LK Taman Mini Indonesia Indah, LK Taman Impian Jaya Ancol, LK Fauna Land dan LK Jakarta Aquarium Indonesia.

Struktur dan Organisasi

Balai KSDA Jakarta sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam merupakan Balai KSDA tipe A dengan perangkat organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Balai KSDA (Eselon IIIa)

2. Sub Bagian Tata Usaha (Eselon IVa)

3. Seksi Konservasi Wilayah I (Eselon IVa)

4. Seksi Konservasi Wilayah II (Eselon IVa)

5. Seksi Konservasi Wilayah III (Eselon IVa)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, rencana program dan anggaran, kerjasama serta kemitraan, urusan administrasi tata persuratan, pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan promosi dan pemasaran, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

Seksi Konservasi Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, dan taman wisata alam, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, Pranata Komputer, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah kerja Balai KSDA Jakarta secara administratif terdiri dari provinsi DKI Jakarta (luas 650,4 Km2), Kabupaten dan Kota Tangerang (1.414 Km2), dan Kabupaten dan Kota Bekasi (1.694,86 Km2). Balai KSDA Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Balai KSDA tipe A yang terdiri dari 3 (tiga) seksi Konservasi Wilayah. Seksi Konservasi Wilayah tersebut secara operasional dibagi-bagi ke dalam beberapa resort pengelolaan sebagai berikut:

1. Seksi Konservasi Wilayah I meliputi Resort Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Bekasi;

2. Seksi Konservasi Wilayah II meliputi Resort Jakarta Barat, Tangerang dan Bandara Soekarno Hatta; dan

3. Seksi Konservasi Wilayah III meliputi Resort Jakarta Utara, Resort Suaka Margasatwa Muara Angke dan TWA Angke Kapuk, Resort Suaka Margasatwa Pulau Rambut dan Cagar Alam Pulau Bokor.

 

Penulis : Alkadrin Manui, Staf BKSDA Jakarta