JAKARTA, 05 Mei 2026 — Pengelolaan dan pemanfaatan komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) bernilai tinggi terus ditata agar berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip kelestarian. Komitmen ini diwujudkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta melalui penyelenggaraan agenda pembinaan tata kelola peredaran tumbuhan gaharu.

Kegiatan pembinaan tersebut melibatkan berbagai elemen pemangku kepentingan yang bergerak di industri dan perdagangan gaharu, mulai dari penangkar, pengumpul, hingga para pelaku usaha ekspor. Pelibatan lintas pihak ini dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai standar regulasi pemanfaatan komoditas Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

BKSDA Jakarta menekankan bahwa pengelolaan komoditas gaharu tidak boleh sekadar dipandang dari kacamata transaksi perdagangan dan keuntungan ekonomi semata. Lebih dari itu, aspek transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap kuota pemanfaatan menjadi pilar utama yang menjaga kepercayaan pasar internasional.

Gaharu merupakan salah satu komoditas TSL yang masuk dalam daftar pengawasan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Oleh karena itu, seluruh alur peredaran dari tingkat asal-usul bibit hingga pabean ekspor wajib memenuhi ketentuan ketertelusuran (traceability) yang ketat.

Melalui forum pembinaan ini, BKSDA Jakarta memaparkan secara rinci mengenai mekanisme perizinan, kewajiban pelaporan berkala, serta tata cara verifikasi fisik komoditas di lapangan. Kejelasan prosedur administratif dirancang untuk mempermudah para pelaku usaha yang taat aturan sekaligus menutup celah praktik ilegal.

Tata kelola komoditas tumbuhan yang tertib dan bertanggung jawab menjadi instrumen penting dalam melindungi keberadaan populasi pohon penghasil gaharu di alam bebas. Keseimbangan antara pemanfaatan komersial dan upaya konservasi menjadi syarat mutlak agar komoditas ini tidak mengalami degradasi.

Pendekatan edukatif dan pembinaan teknis secara konsisten terbukti efektif dalam meminimalisasi potensi pelanggaran hukum di tingkat pedagang maupun eksportir. Pembinaan berkala ini juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi serta kendala teknis yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan.

Kerja sama yang erat antara otoritas pembina dan asosiasi pelaku usaha gaharu menjadi modal kuat dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Penataan sistem peredaran yang transparan akan memberikan kepastian hukum serta daya saing yang tinggi bagi produk gaharu Indonesia.

Masyarakat dan para pelaku industri diimbau untuk selalu memastikan bahwa komoditas gaharu yang ditransaksikan berasal dari sumber penangkaran atau pemanfaatan yang sah dan legal. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bentuk kontribusi nyata dalam merawat kekayaan hayati nasional.

BKSDA Jakarta berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi setiap mata rantai peredaran TSL di wilayah kerjanya secara konsisten. Pengawasan yang ketat dan transparan diharapkan mampu mempertahankan reputasi komoditas hasil hutan Indonesia di pasar global.

Langkah pembinaan tata kelola gaharu ini ditutup dengan semangat kebersamaan untuk mewujudkan pemanfaatan alam yang bijaksana. Pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab hari ini menjadi investasi berharga agar manfaat ekonomi dan ekologisnya dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang.