JAKARTA, 08 Juni 2026 — Setelah mengenal peran krusial Polisi Kehutanan (Polhut) di simpul penerbangan bandara, jajaran garda depan konservasi ini juga memegang peranan yang tak kalah vital di jalur maritim. Kehadiran Polhut menjadi benteng utama dalam mengamankan perbatasan laut dari potensi kejahatan keanekaragaman hayati.

Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara menjadi salah satu simpul transportasi air paling strategis di Indonesia. Sebagai pusat pergerakan logistik nasional dan internasional, kawasan pelabuhan ini rawan dimanfaatkan sebagai jalur keluar-masuk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL).

Pengawasan peredaran TSL di pelabuhan mencakup berbagai pintu pergerakan barang dan moda angkutan. Polhut melangsungkan inspeksi ketat terhadap kapal penumpang, muatan peti kemas (container), hingga tumpukan barang kargo yang tiba dari berbagai daerah perairan Nusantara.

Tugas utama Polhut di Pelabuhan Tanjung Priok difokuskan pada pengawasan kelengkapan dan legalitas dokumen pengiriman TSL. Setiap komoditas flora dan fauna yang melintas wajib dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN) yang sah dari otoritas resmi.

Selain kecocokan dokumen administratif, Polhut juga melangsungkan pencocokan fisik spesimen (physical cross-check) secara mendetail. Langkah verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa jumlah, jenis, dan kondisi fisik satwa yang diangkut sesuai presisi dengan keterangan dalam surat izin.

Pengawasan yang ketat dilakukan secara menyeluruh terhadap komoditas TSL, baik jenis yang statusnya dilindungi oleh undang-undang maupun yang tidak dilindungi. Pengetatan ini bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan kuota tangkap serta penggelapan spesies langka.

Dalam menjalankan tugas operasional yang penuh tantangan di area pelabuhan, Polhut BKSDA Jakarta tidak bekerja sendirian di lapangan. Koordinasi terpadu dibangun secara konsisten bersama jajaran PT PELNI, unsur BKO TNI AL, Pospol Pelabuhan Tanjung Priok, hingga Badan Karantina Indonesia.

Kerja sama yang solid dengan aparat penegak hukum dan pengelola terminal penumpang memperkuat pengawasan di titik-titik rawan kebocoran kargo. Kemitraan yang terstruktur ini memastikan penanganan setiap temuan TSL ilegal dapat diproses secara hukum dengan cepat dan tegas.

Polhut di pelabuhan juga memegang peranan krusial dalam mendukung kelancaran agenda translokasi, evakuasi penyelamatan, hingga repatriasi satwa liar. Pengawasan langsung saat proses angkut kapal laut memastikan seluruh penanganan satwa memenuhi kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare).

BKSDA Jakarta mengimbau seluruh pelaku usaha logistik, agen pelayaran, dan penumpang kapal untuk senantiasa mematuhi regulasi peredaran satwa liar. Kesadaran hukum dari para pengguna jasa transportasi laut sangat membantu dalam memutus rantai perburuan dan perdagangan gelap TSL.

Pengawasan berkesinambungan oleh Polhut di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga perairan Indonesia dari kejahatan lingkungan. Pengamanan di pintu maritim ini menjadi investasi jangka panjang demi merawat kekayaan hayati Nusantara agar tetap lestari.